Pekanbaru, (gardasosialcontrol.com) - Praktik judi online (judol) kini tidak lagi sekadar fenomena sosial di masyarakat, melainkan telah menjelma menjadi ancaman nyata yang menggerogoti integritas birokrasi pemerintahan. Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI memberikan alarm darurat setelah mendapati ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) terindikasi aktif terlibat dalam lingkaran hitam perjudian daring.
Kepala BKN RI, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrullah, S.H., M.H., mengungkapkan bahwa lembaganya menerima data valid langsung dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait masifnya keterlibatan pegawai pelayan publik ini.
"Kami ini dapat informasi dari PPATK, bahwa ASN kita banyak yang terkena judol, bahkan ada ribuan. Saya ketemu, saya panggil beberapa dan tanyain 'kenapa kamu?'. Ternyata dia ingin mencari harapan baru," ujar Prof. Zudan di Gedung Balai Serindit, Rabu (11/11).
Berdasarkan investigasi dan pemanggilan langsung yang dilakukan BKN terhadap sejumlah oknum pegawai, motif utama mereka terjun ke dunia judol adalah desakan ekonomi. Banyak dari mereka yang naif berharap mendapatkan keuntungan finansial instan sebagai tambahan penghasilan di tengah himpitan hidup.
Namun, Prof. Zudan secara tegas menyebut pola pikir tersebut sebagai sebuah kekeliruan besar. Alih-alih mendatangkan kesejahteraan, judi online justru menjadi lubang hitam yang siap menghancurkan kondisi finansial dan masa depan karier pegawai.
"Dia berharap menang judol, padahal kan nggak mungkin menang. Saya minta kepada semua ASN di mana pun berada yang main judol, berhentilah," tegasnya.
Bagi ASN yang masih mengira aktivitas digital ini bisa disembunyikan secara diam-diam, BKN menyampaikan peringatan telak. Jejak digital transaksi keuangan melalui perbankan membuat para pelaku sangat mudah diidentifikasi oleh sistem pengawasan lewat sinergi bersama PPATK.
Pemerintah memastikan tidak akan mentoleransi pelanggaran ini sebagai pelanggaran sepele. Setiap temuan yang terbukti valid akan langsung ditindaklanjuti dengan penegakan disiplin tingkat berat demi menjaga marwah korps aparatur negara.
"Karena dari nomor rekeningnya yang saat transfer itu ketahuan siapa Anda. Jadi kami akan memberikan tindakan tegas," ungkap Prof. Zudan.
Menutup keterangannya, BKN memberikan kesempatan terakhir bagi para pegawai yang telanjur basah untuk segera keluar sebelum gelombang sanksi administratif hingga pemberhentian resmi dijatuhkan. Peringatan ini diharapkan segera disebarluaskan di setiap instansi, baik di pusat maupun di daerah.
"Mumpung belum diambil tindakan tegas, segera semuanya berhenti. Tolong diberitahukan semuanya kepada seluruh ASN kita, karena dari PPATK sudah mendeteksi ini," pungkasnya.****
